RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Rabu (24/11) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara gelar Paripurna RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2022, dengan agenda Jawaban Eksekutif atas pandangan fraksi yang telah disampaikan oleh 7 fraksi pada Selasa (23/11). Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, S.H, didampingi Waka I, Juhaili, S.Ip, yang diikuti anggota Dewan, dihadiri OPD, FKPD, maupun undangan lainnya.
Bupati BU Ir. Mi’an menanggapi pandangan fraksi, ia menyampaikan. Pihaknya mengapresiasi seluruh suara dan pemikiran serta saran dan kritik dari anggota legislatif. Ia pun sangat berterima kasih atas dukungan, perhatian, tanggapan dan saran terhadap Raperda APBD Bengkulu Utara 2022. Terkait anggaran pada tahun 2022 tentu telah disusun Berdasarkan potensi yang ada. Diasumsikan, adanya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 13,31% dibandingkan tahun 2021.
“Mengingat minimnya anggaran tahun 2022, maka pembangunan di BU lebih pada yang bersifat urgensi dan prioritas. Sehingga, anggaran yang minim tersebut dapat lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Untuk menjawab minimnya anggaran tersebut, kami telah berupaya terus melakukan lobi-lobi dana pusat. Salah satu bukti yang terbaru, upaya dilakukan pihak pemerintah daerah untuk menjawab terkait beberapa infrastruktur, yang telah memprihatinkan kita semua, dengan menghadirkan secara langsung ke lapangan pada kunjungan kerja spesifik anggota Komisi V DPR-RI bersama tim-tim beberapa waktu lalu. Semoga kunjungan tim tersebut, pada anggaran di tahun–tahun berikutnya, memiliki hasil yang dapat memuaskan semua pihak nantinya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, S.H, juga menambahkan, pihaknya telah mendengarkan semua jawaban pihak Eksekutif yang langsung disampaikan Bupati Ir. H. Mian, atas pandangan umum fraksi – fraksi terhadap RAPBD tahun 2022, secara lengkap dan terukur.
“Jawaban pihak Eksekutif yang disampaikan langsung oleh Bupati hari ini, sudah sangat lengkap dan terukur. Penyebab fiskal anggaran yang turun pada tahun 2022, disebabkan negara dan daerah kita masih melakukan pemulihan dan mengantisipasi Covid-19, yang masih harus terus di waspadai hingga tahun 2022. Tentu, hal ini tidak dapat memenuhi semua apa yang diharapkan semua masyarakat melalui lembaga DPRD ini,” demikian Sonti.
Laporan : Redaksi
